Klarifikasi Komite SDN Polisi 4 Bogor Atas Inspeksi Bawasda Kota Bogor

Postingan ini sekedar publikasi kepada publik bahwa penyelenggara negara ,baik itu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Pusat ,jajaran inspektorat Bawasda Kota Bogor, manajemen SDN Polisi 4 ,dan masyarakat yang memberdayakan dirinya lewat komite sekolah berupaya kooperatif dan blak- blak an dalam mengklarifikasi aduan dan keluhan masyarakat/sebagian orang tua terhadap putusan/tindakan/kegiatan yang menyangkut kebijakan dan hayat publik di lingkungan SDN Polisi 4 Bogor, baik yang berasal dari manajemen SDN Polisi 4 Bogor maupun porsi yang dilakukan oleh Komite SDN Polisi 4 Bogor . Publikasi ini juga sebuah bentuk penegasan bahwa program penggalangan donasi kepada orang tua mampu dan peduli yang digagas Komite SDN Polisi 4 Bogor sejak 1 tahun belakangan dan mengusung semangat pemenuhan 8 standar nasional pendidikan demi pendidikan gratis bermutu telah melewati uji investigatif dari pihak yang berwenang ,dengan begitu penilaian benar salahnya program ini tidak hanya dari sudut pandang /opini orang atau sekelompok orang yang kritis (terlepas apapun motivasinya) yang mengemuka selama ini.
Sebagai badan publik yang dalam operasional kesehariannya senantiasa berinteraksi dengan orang tua dan publik, maka bukanlah sebuah aib bagi daerah dan sekolah termasuk komite atas aduan dan inspeksi mendadak dari instansi pengawas terkait karena hal ini menandakan berjalannya fungsi fungsi pengawasan demi penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta tumbuhnya keseimbangan demokrasi dalam relasi antara negara dengan masyarakat.
Turunnya Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tertanggal 4 Agustus 2010 dipicu atas pengaduan dari "Orang Tua Murid" yang melaporkan 3 sekolah di lingkungan Kota Bogor, yakni SDN Sukadamai 3 Budi Agung Bogor ,SDN Polisi 4 Bogor, SDN Polisi 1 Bogor yang diindikasikan :

1. Ketiga sekolah tersebut sangat komersial dalam mengelola sekolah karena hanya menerima siswa dari anak anak orang kaya.
2. Keberandaan Komite Sekolah hanya untuk tujuan mengumpulkan uang bukan untuk berfungsi sebagai wakil orang tua murid
3. Pengelolaan dan penggunaan dana BOS tidak transparan

Sehubungan dengan itu menginstruksikan pemerintah Propinsi,walikota dan inspektorat untuk melakukan penelitian dan audit khusus kepada ke tiga sekolah tersebut .

Terkait dengan tuduhan yang SUMIR kepada komite sekolah, maka Komite SDN Polisi 4 yang diwakili oleh Sekretaris komite , M. Yusuf mengklarifikasinya langsung di hadapan 5 petugas inspektorat /Bawasda yang datang di ruang komite dan ruang audiovisual dari jam 11.00 -12.30 .Yang diklarifikasi inspektorat kepada komite:

• Kronologis dan mekanisme penggalangan dana publik lewat HSP dan SSPMP
• Pengelolaan,alokasi dan realisasi sumbangan publik oleh komite kepada program SDN Polisi 4 Bogor berikut dinamika yang menyertainya
• Otonomi komite (tanpa pelibatan unsur sekolah) dalam mengelola dan memutuskan realisasi sumbangan publik di tengah keberadaan dana BOS dan kebijakan sekolah gratis (tidak dbenarkannya pungutan oleh sekolah)
• Evaluasi Peran dan fungsi komite yang telah dijalankan
  
• Komite memperlihatkan rekapitulasi penyumbang SSPMP dan HSP, neraca keuangan komite, menyerahkan bundelan berkas proses sosialisasi penggalangan sumbangan kepada publik,rencana penggunaan ,laporan keuangan komite, dan dokumentasi realisasi sumbangan, termasuk merekomendasikan blog komite ini sebagai media telusur proses penggalangan dan realisasi sumbangan sukarela publik oleh komite SDN Polisi 4 Bogor
  

Hendaknya inspeksi ini tidak sekedar menghasilkan laporan klarifikasi dan verifikasi data serta fakta lapangan semata ,tapi bisa menjadi salah satu acuan evaluasi dan perbaikan kebijakan hingga teknis pelaksanaan di lapangan bagi para pengambil kebijakan di level pusat ,daerah hingga satuan unit sekolah yang diniatkan semata mata untuk memajukan mutu pendidikan.
Dari sisi Komite pun dituntut untuk lebih intens dan persuasif dalam mengkomonikasikan peran fungsi komite dan program dukungan peningkatan mutu pendidikan di SDN Polisi 4 Bogor yang bisa dipahami proporsional oleh mayoritas kalangan orang tua.Walaupun adalah mustahil untuk menyamakan persepsi dan memuaskan semua orang tua akan hal itu

Hal yang diklarifikasi inspektorat kepada sekolah:

• Laporan realisasi dana BOS dan hal hal lain terkait dana BOS (sesi khusus dengan internal sekolah tanpa komite)
  
• Kebijakan kebijakan lain oleh manjemen SDN Polisi 4 Bogor(sesi khusus dengan internal sekolah tanpa komite)
  

Saat postingan ini ditulis, inspeksi kepada sekolah masih berlangsung

Ngomong ngomong komite sekolah sangat membutuhkan energi positif orang tua atau siapapun Anda yang punya akses lebih baik ke para pengambil kebijkan di pemerintahan untuk mendorong kemajuan penyelenggaraan pendidikan,TIDAK HANYA MAIN BELAKANG dan LEMPAR BOLA,misal:

• Memaksa SBY serius alokasikan benar benar 20 % APBN untuk pendidikan (tidak gado gado dengan anggaran berjenis kelamin ganda) ,tidak untuk proyek jadi jadian, dan NOL korupsi , mengalokasikan dana BOS proporsional sesuai tingkat kebutuhan murid dari perspektif daerah dan sekolah (tidak disamaratakan Sabang-Merauke ),tidak memboncengi kebijakan sekolah gratis dengan kepentingan politik praktis,tapi sebaliknya memberi penjelasan kepada publik elemen elemen real apa saja yang bisa digratiskan dengan dana BOS pusat Rp 400.000/siswa/tahun dan yang belum mampu digratiskan oleh pemerintah.
• Memaksa APBD kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat alokasikan lebih banyak BOS pendamping, jangan hanya Rp 100.000/siswa/tahun dari kota plus Rp 25.000/siswa/tahun dari Propinsi
• Menggalang dana program CSR industri (sebuah hal yang paradoks ketika dalam keluarga besarnya sendiri masih banyak orang tua mampu dan banyak tuntutannya di SDN Polisi 4 Bogor yang belum terpanggil hatinya nyumbang)
• Memaksa dinas pendidikan kota Bogor dan sekolah menjalankan prosedur BOS yang benar sesuai Buku Pedoman BOS
• Mendorong birokrat dan penyelenggara pendidikan untuk sedapat mungkin menjalankan fitrahnya sebagai pelayan publik sejati
• Menyumbang saat sekolah gratis adalah pilihan.Tidak menyumbang adalah juga cermin kehetoregenan prinsip dan latar belakang ekonomi orang tua ,atau mungkin bentuk protes dari sebagian dari kita terhadap sistim dan realita yang dinilai belum memenuhi harapan.So what
• Proses pendidikan anak anak dan tuntutan mutu terus berjalan ,tidak usah berpolemik SILAHKAN HUBUNGI KOMITE ,bergabung dengan komite atau GANTIKAN SEMUA PENGURUS KOMITE , barangkali memang ada orang dan teamwork handal TANPA GAJI,BERMUKA TEBAL, SIAP DICACI DAN DICURIGAI yang bisa menjalankan peran fungsi yang lebih baik TANPA memerlukan dana untuk mendukung program kompetensi SDN Polisi 4 Bogor di tengah keterbatasan kemampuan dana BOS, meskipun memang dana bukanlah satu satunya faktor penentu program komite,BERANI ??,
• Selama belum ada opsi lebih baik maka SSPMP dan HSP tetap dilanjutkan sembari merevisi pola komunikasi sumbangan yang lebih bisa diterima khalayak.
• Tolong awasi komite dan sekolah ,biarkan semua anak anak kita nikmati hasil sumbangan dari sebagian orang tua yang mampu dan peduli.
  

Postingan ini dijamin oleh undang undang Keterbukaan Informasi Publik .

M.Yusuf
yushokia.08@gmail.com