AssWW.Komite SDN Polisi 4 Bogor mengucapkan terima kasih dimuatnya Surat Keputusan Komite SDN Pol4 tentang SSPMP (Sumbangan Sukarela Peningkatan Mutu Pendidikan) atas keberatan segelintir orang tua pada halaman 13 Harian Radar Bogor hari selasa tanggal 19 Mei 2009.
1.Komite SDN Polisi 4 Bogor sangat mendukung program pendidikan dasar gratis oleh pemerintah dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan dasar bagi seluruh warga Indonesia
2.Komite mengeluarkan Surat Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh masih besarnya partisipasi mayoritas org tua (dgn kesadaran sendiri ) dlm menyokong pembiayaan beberapa kebutuhan sekolah sejak diberlakukannya BOS 2009 yg telah berkonsekuensi ditiadakannya beberapa program sekolah dan mandeknya program pengembangan sekolah
3.Semua latar belakang dan pertimbangan sehingga SK tersebut dikeluarkan sudah dilampirkan dalam SK komite itu sendiri(.Punten, mohon dicermati ,ada 2 lembar SK dan 1 lembar Lampiran Penjelasan )
4.SSPMP terlepas dari pengaruh atau kepentingan sekolah secara kelembagaan /perorangan, guru tidak mengetahui siapa dan berapa menyumbang ataupun siapa yg tidak menyumbang.Untuk pengecekan dan audit, terbuka bagi semua org tua melihat anggaran dana SSPMP yang masuk dan keluar setiap waktu.
5.Bagi org tua kurang/tidak mampu dapat menyerahkan Surat Keterangan RT RW. Ini adalah hasil kesepakatan dan demi tertib administrasi kesekretariatan (data dan identitas hanya diketahui komite)
6.Sejauh ini, komite berpihak kepada prioritas kepentingan :hak siswa siswa mendapatkan layanan dan output pendidikan yang bermutu, orang tua yang majemuk, masyarakat luas, sekolah secara kelembagaan, dewan guru dan kepala sekolah.
7.Meskipun dalam melakukan fungsi dan perannya, komite senantiasa berkerjasama dan bersinergi dgn pihak sekolah, tetapi komite SDN Polisi 4 Bogor kritis proporsional pada beberapa sisi pengelolaan sekolah.Semua dilakukan karena pertimbangan No 6
8.Sekarang komite Pol4 sedang mencoba mengoreksi tata tertib pengelolaan BOS oleh Tim Manajemen BOS Sekolah di kota Bogor yang secara prinsip diharapkan sesuai dgn "Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu” (bookmaraks ke 23 dan 33 http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/uploadir/file/BukuPanduanBOS2009.pdf ) yg resmi dikeluarkan Mandikdasmen Depdiknas tahun 2009. Koreksi disampaikan lewat Disdikpora kota Bogor yang hasilnya (diharapkan) akan berpengaruh terhadap kebijakan tata laksana Tim Manajemen BOS Sekolah tingkat dasar Se Kota Bogor mulai tahun ajaran 2009/2010.Mohon juga dukungan media berpengaruh sebesar Radar Bogor
9.Sekretariat Komite /pengurus siap menerima media pers ,dan pihak berkepentingan lainnya mengunjungi langsung pelaksanaan SSPMP.
10.Komite SDN Pol4 masih banyak belajar karena banyak kekurangan , untuk itu komite sangat memerlukan masukan dari semua pihak.
Dimikianlah.Banyak maaf dan terima kasih
Wasalam
Humas Komite SDN Polisi 4 Bogor
(M.Yusuf)
yushokia.08@gmail.com
Maaf sebelumnya saya copy n paste dari Radar Bogor(untuk kepentingan kita)
BalasHapus---------------------------------------------------
20-05-2009 06:37 WIB
Soal Iuran SDN Polisi 4
Cederai Pendidikan Gratis
KAPTEN MUSLIHAT - Penetapan iuran di SDN Polisi 4 menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan. Iuran sebesar Rp40.000/bulan ini dinilai mencederai program pendidikan gratis. Sebab, pemkot telah komitmen mewujudkan pendidikan gratis untuk SD dan SMP.
Direktur Lembaga Analisis Study dan Kajian Publik (Lanskip), Abdul Rachmat Saleh menilai iuran di SDN Polisi 4 melanggar Paraturan Pemerintah (PP) 47 dan PP 48. Alibinya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) tahun ini ditambah agar pendidikan gratis SD dan SMP bisa terwujud. Biaya operasional sekolah sudah ditanggung pemerintah, seperti pembelian alat tulis kantor, buku dan alat peraga.
Kendati surat edaran Mendiknas membolehkan sumbangan sukarela, iuran SDN Polisi 4 tetap melanggar. Sebab, orang tua murid cenderung dipaksa untuk membayar iuran bulanan. “Iuran SDN polisi 4 bukan sumbangan sukarela, tetapi sumbangan paksa rela, sebab komite sudah menetapkan jumlahnya dan harus dibayar setiap bulan,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, SDN Polisi 4 dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Bogor. Murid-muridnya pun merupakan anak orang kaya. Jadi, kalau ada orang tua murid meminta surat keterangan tidak mampu dari RT/RW agar bebas dari iuran bulanan, maka itu pelecahan terhadap orang tua murid.
Lebih jauh Rachmat mengatakan, pemkot harus bijaksana menyikapi persoalan pendidikan, termasuk pungutan yang dilakukan komite SDN Polisi 4. “Pemerintah tidak melarang sumbangan sukarela, tetapi harus benar-benar rela. Bukan rela karena dipaksa,” imbuhnya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor Gatut Susanta mengatakan, Surat edaran Mendiknas mengizinkan orang tua siswa memberikan sumbangan sukarela kepada sekolah. Namun, tidak membenarkan adanya pungutan.
Gatut menjelaskan, mekanisme petunjuk teknis (Juknis) sumbangan sukarela masih dibahas di Dinas Pendidikan Pemdua dan Olahraga (Disdikpora). “Juknis sumbangan sukarela belum selesai. Mudah-mudahan juknis itu selesai dalam waktu dekat agar sekolah memiliki acuan dalam menerima sumbangan sukarela dari orang tua murid,” tandas Gatut. (rid)
----------------------------------------------
Berdasar info dari Radar Bogor tersebut, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan:
BalasHapus....
3.Semua latar belakang dan pertimbangan sehingga SK tersebut dikeluarkan sudah dilampirkan dalam SK komite itu sendiri(.Punten, mohon dicermati ,ada 2 lembar SK dan 1 lembar Lampiran Penjelasan )
....
pada lampiran penjelasan :
Point no 1.
- Keputusan diambil dari "Kecenderungan", bukan berdasarkan fakta.
- disebutkan ilustrasi Realisasi APBS..., hal ini tentunya tidak relevan orang tua murid yang tidak memiliki Laporan APBS, jadi berapapun angka yang ditulis akan selalu menjadi pertanyaan karena orang tua murid tidak pernah tau berapa sih APBS SDN Polisi 4?.
Pertanyaan sederhana adalah:
apakah benar rumusnya?, apakah benar angkanya?
Point 2
- dari penjelasan, tidak disebutkan bahwa "komite sekolah" dapat menghimpun dana iuran dari orang tua murid,dan apalagi disebutkan dapat di transfer ke rekening ...(hmm. ini sensitif, karna mungkin ini rekening perorangan, yang saya tau, jika menghimpun dana dari masyarakat dalam skala tertentu, harus mendapat izin Bank Indonesia. mohon maaf jika saya salah pengertian).
-----------------------------------------------
komentar untuk klarifikasi tanggal 19 may 2009:
4.SSPMP terlepas dari pengaruh atau kepentingan sekolah secara kelembagaan /perorangan, ....Untuk pengecekan dan audit, terbuka bagi semua org tua melihat anggaran dana SSPMP yang masuk dan keluar setiap waktu.
7.Meskipun dalam melakukan fungsi dan perannya, komite senantiasa berkerjasama dan bersinergi dgn pihak sekolah, tetapi komite SDN Polisi 4 Bogor kritis proporsional pada beberapa sisi pengelolaan sekolah.Semua dilakukan karena pertimbangan No 6
- saya bingung dua point tersebut seperti tidak konsiten.
----------------------------------------------
Tentunya besar harapan saya untuk bisa menyekolahkan anak di SDN Polisi 4 dengan fasilitas terbaik, mungkin sama harapannya seperti saat pertama kali kita memilih SDN Polisi 4, saat itu kita percaya bahwa kualitas polisi 4 patut dibanggakan. saya dukung program2 untuk kemajuan sekolah, saya yakin profesi Guru2 beserta kepala sekolah di Polisi 4, pasti bisa melakukan tugasnya dengan baik.
Dan tentunya makin bertambah sarana dan prasarana dituntut juga SDM dan biaya, yang ujungnya nanti akan membuat Anggaran2 berikutnya membengkak.
Kesimpulan dari saya adalah cermati hal2 yang memang bisa dilakukan sesuai porsinya, dalam hal ini secara bertahap (case by case) mengenai iuran sukarela ini, bagaimana caranya agar lebih bijaksana dan lebih dapat diterima.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Salam,
Orang Tua Murid
Semua ini sudah dijelaskan pada kesempatan on air interaktif di radio Sepatahunan jam 20.00-22.00 Rabu ,20 Mei 2009 kemarin, yg salah satu nara sumbernya ketua komite SDN Pol4.
BalasHapus1.APBS sebelumnya dijadikan pertimbangan praktis agar mudah dipahami dari sisi nominal.Sebelumnya komite sdh persuasif ke kepsek untuk meverifikasi rencana dan realisasi triwulan dana BOS 2009 agar bisa dijadikan tolak ukur.Tapi sikap kepsek enggan.Ingat:LPJ APBS sampai saat ini belum disetujui komite krn amanah org tua.Bukan bermksud mengelak, komite kepengurusan baru terbentuk sejak Juni 2008, adalah tugas kita bersama untuk mengoreksi pengelolan APBS SPMP sebelumnya dan HARUS transparan .
2.Dari pemberitaan media dan draft juknis perwali no 4 pasal 5 tentang sumbangan sukarela yd sdg digodok bahwa sumbangan tidak boleh melibatkan sekolah dan harus dikelola mandiri oleh komite.Jadi memakai rekng an bend&ket kmte adalah hal teknis sementara,sdg diupayakan memakai nama komite sbd institusi / organisasi ,atau barangkali bapak/ibu punya alternatif terbaik?.mmg komite mendahului draft juknis yg berlarut larut tsb pd hal hampir digodok 3 bulan krn proses pddkn terus berjalan dan visi
3.SSPMP didorong atas kebutuhan siswa mendaptkan layanan pddkn yg lbh baik(progran dan prasarana).BUKAN sok unjuk gigi kinerja komite, prestisie lembaga Pol4, perormance Kepsek atau ambisi org tua.Jika program dan prasarana tsb akhirnya membutuhkan dan operasional tambahan,asal akurat dan edisien, kenapa tidak.
4.Komite bersinergi dan bekerjasama dg kepsek, dewan guru , masyrkt jika hasilnya dijewantahkan untuk kemaslahatan siswa Pol4.Ada saatnya komite kritis krn kepentingan siswa tidak diutamakan.
5.SSPMP ditujukan untuk org tua yg mampu dan peduli.Hasilnya akan dinikmati sama rata oleh semua siswa Pol4 , tanpa membedakan apakah org tua nya menyumbang /tidak mampu/kontra.makanya teknisnya diupayakan tidak berdampak pd interaksi antar org tua si lingk sekolah dan diskriminasi layanan thdp siswa.Selain dgn dana , masih banyak cara lain bagi org tua peduli dgn pddkn siswa Pol4, pemikiran/jaringan/kritik/saran/pengawasan adalah juga bentuk kepedulian yg sgt diperlukan
6.Penentuan nilai mominal dan frekwenai SSPMP adalah dalam rangka kepraktisan pengadministrasian , pelaporan, dan akuntabilitas .
7.Krn jumlah yg berperan serta via SSPMP belum tentu sama dgn jumlah org tua seluruhnya(data siapa yg menyumbang/tidak menyumbang, tidak terpublikasi luas), maka jika curiga dan ragu konstribusinya tidak tercatat, maka tanpa menunggu priode pelaporan /masa audit, ogr tua secara pribadi/kelompok dpt melihat datanya di rekapitulasi dan administrasi otentik lainnya.
8.BOS adalah usaha negara untuk menyokong pendidkan dasar gratis dan mencerdaskan rakyatnya. dan jelas sbg org tua dan warga negara yg sadar akan hak2nya, maka ego kita terpenuhi.Tapi ketika ternyata BOS diragukan daya dukungnya untuk layanan pddkn bermutu bg anak2 kita(rata2 org tua yg memasukan anaknya ke Pol4 punya ekpektasi tinggi thdp pddkn anaknya), maka di saat itulah barangkali kita legowo menunda pemenuhan akan hak kewarganegaraan kita atas pdkkn gratis yg optimal, dan jika mmg akan membawa perubahan yg cukup berarti bg pddkn putra putri kita dan kita mampu, mengapa kita tidak mencoba berkonstribusi bergotong royong via SSPMP .
9.Anggaran hanyalah salah satu faktor pendukung keberhasilan tujuan pddkn putra putri kita di Pol4, masih banyak faktor lain yg tak kalah krusialnya, diantaranya budaya sekolah, tenaga pendidik, kebijakan dan sistim pddkn serta terpenting kepemimpinan kepala sekolah. Mari senantiasa mendorong Pol4 maju demi pddkn lbh baik bg putra putri Pol4
Demikianlah, banyak maaf. Oh ya saru berita Radar Bogor hari ini:DPRD akan memanggil kumotr Pol4 . Jika Bpk/ibu sempat, silakan ikut serta agar dewan bisa mendptkan info berimbang dan demokratis.Terima kasih